PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Rabu (13/05). Sejak resmi menjadi Perusahaan Terbuka pada tahun 2014, WIKA Beton secara konsisten membagikan dividen hingga saat ini. Pelaksanaan RUPST ini berlangsung secara hybrid di WIKA Tower 2, Jakarta, dan secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (sistem eASY KSEI).
Agenda tahunan ini dihadiri sebanyak 6.089.412.222 saham atau mewakili 69,87% dari 8.715.466.600 saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan rincian mata acara sebagai berikut:
- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
- Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
- Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS;
- Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Adapun hasil keputusan dari RUPST meliputi:
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST:
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, dengan opini “Wajar dalam semua hal yang material”.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST:
- Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp40.019.501.701,- (Empat Puluh Miliar Sembilan Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) sebagai berikut:
a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp4.009.114.636,- (Empat Miliar Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,46 (Nol Koma Empat Puluh Enam Rupiah) per saham.
b. Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp36.010.387.065,- (Tiga Puluh Enam Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST:
- Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026.
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST:
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada:
- Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan
- Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi, gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST:
- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana matriks yang telah ditayangkan;
- Menyetujui untuk mengubah Pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan Keputusan butir 1 tersebut di atas;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Kelima, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST:
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.
Keputusan Mata Acara Ketujuh RUPST:
- Mengukuhkan Pemberhentian Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2026, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini:
a. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 30 Mei 2024, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan
b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. - Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan dari sebelumya terdapat posisi Direktur Operasi dan Supply Chain Management menjadi tidak ada.
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
a. Sdr. Andrianto sebagai Komisaris;
b. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen;
c. Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris.
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. - Bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
- Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama;
b. Sdr. Andrianto sebagai Komisaris
c. Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris;
d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen.
Direksi:
a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
c. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;
d. Sdr. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri, menghadap Notaris atau pejabat berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan ini serta memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kinerja WIKA Beton 2025
Sepanjang tahun 2025, WIKA Beton mampu menunjukkan resiliensi dengan membukukan kinerja positif di tengah situasi sektor konstruksi yang menantang. Hal ini tercermin dari raihan omzet penjualan sebesar Rp3,59 triliun, total kontrak baru senilai Rp4,01 triliun, dan laba diatribusikan sebesar Rp40,02 miliar.
Berbekal strategi transformasi yang solid dan praktik ESG di setiap lini operasionalnya, WIKA Beton optimis untuk terus berinovasi dan memberikan solusi infrastruktur terdepan yang berkelanjutan. Perusahaan menempatkan penciptaan nilai sebagai landasan utama untuk memberikan manfaat maksimal bagi para pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari ekosistem BUMN dan Danantara, WIKA Beton berkomitmen penuh untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang lebih maju dan terintegrasi.
WIKA Beton Distributes Dividends at the 2025 Financial Year AGMS
PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2025 Financial Year on Wednesday (13/05). Since officially becoming a public company in 2014, WIKA Beton has consistently distributed dividends to date. The implementation of this AGMS took place in a hybrid format at WIKA Tower 2, Jakarta, and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY KSEI system).
The annual agenda was attended by 6,089,412,222 shares, representing 69.87% of the 8,715,466,600 shares issued by the Company, with the following detailed agenda items:
- Approval of the Company’s Annual Report, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the 2025 Financial Year, as well as the Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2025, along with the Granting of Full Discharge and Release of Responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for Management Actions and the Board of Commissioners for Supervisory Actions of the Company that were Carried Out During the 2025 Financial Year;
- Determination of the Use of the Company’s Net Profit for the 2025 Financial Year;
- Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year;
- Determination of Salaries/Honoraria along with Facilities and Allowances for the 2026 Financial Year, as well as Remuneration for the 2025 Financial Year Performance for the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners;
- Approval of Amendments to the Company’s Articles of Association;
- Delegation of Authority for the Approval of the Company’s Long-Term Plan (RJPP) 2026-2030 and the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) 2027 along with its amendments from the AGMS to the party appointed by the AGMS;
- Approval of Changes to the Composition of the Company’s Board of Directors and/or Board of Commissioners.
The decisions reached from the AGMS include:
Decisions on AGMS Agenda Item One:
- Approved the Company’s Annual Report, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the 2025 Financial Year ended December 31, 2025.
- Ratified the Company’s Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year ended December 31, 2025, which were audited by Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) as stated in their Report Number: 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026 dated March 26, 2026, with the opinion of “Fair in all material respects”.
- Following the approval of the Company’s Annual Report including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and the ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements in their entirety for the 2025 Financial Year ended December 31, 2025, the AGMS granted full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the Company’s management actions and to all members of the Board of Commissioners for the Company’s supervisory actions carried out during the 2025 Financial Year ended December 31, 2025, provided that such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the aforementioned report.
Decisions on AGMS Agenda Item Two:
- Determined the use of the Net Profit attributable to the Parent Entity Owners for the Company’s Financial Year ended December 31, 2025, amounting to IDR 40,019,501,701 (Forty Billion Nineteen Million Five Hundred One Thousand Seven Hundred One Rupiah) as follows:
a. 10% (Ten Percent) of the Net Profit, equivalent to IDR 4,009,114,636 (Four Billion Nine Million One Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Thirty-Six Rupiah), was set as Cash Dividends to Shareholders, equivalent to IDR 0.46 (Zero Point Forty-Six Rupiah) per share.
b. 90% (Ninety Percent) of the Net Profit, equivalent to IDR 36,010,387,065 (Thirty-Six Billion Ten Million Three Hundred Eighty-Seven Thousand Sixty-Five Rupiah), was set as other reserves. - Granted authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of the cash dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding for the dividend payment per share.
Decisions on AGMS Agenda Item Three:
- Determined the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm (KAP) Heliantono and Partners to audit the Company’s Consolidated Financial Statements and other reports for the 2026 Financial Year.
- Approved the granting of authority to the Company’s Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to carry out the following:
a. The appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for the Company’s purposes and interests; and
b. The determination of audit service fees and other requirements for the said Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as the appointment of a Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that Public Accounting Firm Heliantono and Partners, for any reason, cannot complete the provision of audit services for the Company’s Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year, and/or other periods in the 2026 Financial Year, including the determination of audit service fees and other requirements for the Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Decisions on AGMS Agenda Item Four:
Approved the granting of power and authority to:
- The Majority Shareholder to determine the salaries/honoraria, facilities, and allowances for the members of the Board of Commissioners; and
- The Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to determine the salaries/honoraria, facilities, and allowances for the members of the Board of Directors,
for the 2026 Financial Year, and remuneration for the 2025 Financial Year performance in accordance with applicable regulations.
Decisions on AGMS Agenda Item Five:
- Approved the Amendment to the Company’s Articles of Association as displayed in the matrix;
- Approved the amendment of the Articles of Association related to the decision in point 1 above;
- Granted power and authority to the Company’s Board of Directors with the right of substitution to take the necessary actions related to the decision of the Fifth Meeting agenda item, including compiling and restating the entire Company’s Articles of Association in a Notarial Deed, as well as making changes to the Company’s data and submitting them to the authorized institutions to obtain approval and/or acknowledgment of the notification of changes to the Articles of Association and changes to the Company’s data, and to do everything deemed necessary and useful for those purposes without exception, including making additions and/or changes to the amendments of the Articles of Association if required by the authorized institutions.
Decisions on AGMS Agenda Item Six:
Approved the granting of power and authority to the Company’s Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to approve the Company’s Long-Term Plan (RJPP) 2026-2030 and the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) 2027 along with its amendments. The approval of the Company’s Long-Term Plan (RJPP) 2026-2030 and the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) 2027 along with its amendments shall be implemented in accordance with good corporate governance and applicable regulations, taking into account the principles of fairness and information transparency, and having been coordinated with the Majority Shareholder.
Decisions on AGMS Agenda Item Seven:1
- Affirmed the Termination of Dwi Gawan Islandhi H.B. as Independent Commissioner who was appointed based on Deed Number 25 dated June 12, 2025, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta, effective from February 15, 2026, with thanks for all his contributions of effort and thought during his tenure as the Company’s Independent Commissioner.
- Honorably terminated the following individuals:
a. Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management who was appointed based on Deed Number 74 dated May 30, 2024, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta
b. Tjia Marwan as Commissioner who was appointed based on Deed Number 25 dated June 12, 2025, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta
effective from the closing of this AGMS, with thanks for all their contributions of effort and thought during their tenure as the Company’s Directors and Board of Commissioners. - Changed the nomenclature of the Company’s Board of Directors positions from previously having the position of Director of Operations and Supply Chain Management to no longer existing.
- Appointed the following individuals as Members of the Company’s Board of Commissioners:
a. Andrianto as Commissioner;
b. Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner;
c. Indriani Widiastuti as Commissioner
effective from the closing of this AGMS with a term of office in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, by observing the prevailing laws and regulations and without prejudice to the right of the AGMS to dismiss at any time. - For members of the Company’s Board of Commissioners who will be appointed as referred to in point 4 and who still hold other positions prohibited by law from being concurrently held with the position of Commissioner of a State-Owned Enterprise Subsidiary, the person concerned must resign or be dismissed from those positions.
- With the confirmation of termination, termination, change of nomenclature, and appointment of the Board of Commissioners and Directors mentioned above, the composition of the Company’s Board of Commissioners and Directors is as follows:
Board of Commissioners:
a. Wilan Oktavian as President Commissioner;
b. Andrianto as Commissioner;
c. Indriani Widiastuti as Commissioner;
d. Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner.
Board of Directors:
a. Kuntjara as President Director;
b. Rija Judaswara as Director of Marketing and Development;
c. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
d. Verly Widiantoro as Director of Engineering and Production - Granted power with the right of substitution to the President Director and/or other Directors of the Company to carry out all necessary actions related to the decision of this agenda item in accordance with applicable laws and regulations, including stating it in a separate Notarial Deed, appearing before a Notary or authorized official, and making necessary adjustments or corrections if required by the authorized party for the purpose of implementing the content of this Decision, as well as notifying the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law in accordance with applicable regulations.
WIKA Beton Performance 2025
Throughout 2025, WIKA Beton was able to demonstrate resilience by recording positive performance amid a challenging construction sector situation. This was reflected in sales turnover reaching IDR 3.59 trillion, total new contracts valued at IDR 4.01 trillion, and profit attributable to the parent entity owners amounting to IDR 40.02 billion.
Equipped with a solid transformation strategy and ESG practices in every line of its operation, WIKA Beton is optimistic about continuing to innovate and provide leading, sustainable infrastructure solutions. The Company places value creation as the main foundation for providing maximum benefit to stakeholders. As part of the BUMN (State-Owned Enterprises) and Danantara ecosystem, WIKA Beton is fully committed to realizing the vision of a more advanced and integrated Indonesian development.




